Dorong pendidikan masyarakat untuk menjaga jarak

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Menanggapi evolusi epidemi COVID-19 saat ini, Dr Mahesa Paranadipa Maikel MH, Ketua Komite Kepemimpinan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (DPP MHKI) meminta semua staf MHKI, dari pusat ke cabang, untuk secara fisik Jaga jarak untuk memutus rantai komunikasi. Virus-mendesak anggota MHKI untuk mendidik masyarakat melalui media massa, media sosial, dan media lainnya untuk menerapkan diferensiasi fisik dan menjaga kesehatan dalam epidemi ini. Dia tidak perlu menghubungi.

“Segala bentuk alat perlindungan pribadi (APD) atau bantuan juga harus diberikan kepada lembaga medis berdasarkan kemampuan mereka,” katanya.

Baca: Ketaatan dan komunitas aktif dapat mencegah penyebaran korona

Baca: Para ahli mengatakan bahwa lensa kontak dapat meningkatkan risiko virus korona

Anggota didorong untuk mengadvokasi bahwa pemerintah secara serius melindungi pekerjaan kesehatan yang tiba di rumah sakit Orang tersebut memperlakukan Covid-19 dan terus mendidik masyarakat.

“Dia berkata,” Untuk mencegah polisi dan pengadilan setempat mengajukan tuntutan pidana atau perdata terhadap tenaga medis atau institusi medis. Perwira militer dan lembaga medis sekarang berada di garis depan dalam mencegah epidemi Covid-19, “katanya. -Baca: 5 warga yang terinfeksi virus korona, walikota Tashikmara mengambil langkah-langkah isolasi regional

Baca: Kisah-kisah penduduk desa di Merapi berkilauan malam ini-MHKI adalah undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Epidemi Penyakit Menular, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kebersihan dan Tentang Undang-Undang Kesehatan dan Karantina No. 6 Tahun 2018 Membela Pembuat Kebijakan Pertahanan Nasional dan Publik

Leave a comment

login s128_sabong ayam judi taruhan_adu ayam judi taruhan