Ikatan Dokter menduga Menteri Kesehatan Terawan menyalahgunakan kewenangannya untuk memilih anggota KKI

Laporan Reporter Tribunnews.com Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Organisasi profesi dan asosiasi medis memprotes Perpres No. 55/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2020-2025 tahun. — Ada tujuh organisasi profesi dan asosiasi kedokteran yang menggugat keputusan ini, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), MKKI, MKKGI, AIPKI, AFDOKGI, ARSPI.

Wakil Presiden PDGI, PhD. Ugan Gandar mengaku marah karena nama anggota KKI baru tidak sesuai dengan rekomendasi organisasi profesi dan asosiasi kedokteran.

Salah satu alasan protes tersebut adalah UU No. 29 tahun 2004. Pasal 14 UU tersebut secara jelas menyatakan pengetahuan tentang praktik kedokteran.Tentunya Menteri Kesehatan menyiapkan nama-nama calon anggota KKI berdasarkan organisasi dan asosiasi Menyarankan.

“Kami merasa perlu ditegaskan bahwa kami menemukan bahwa nama-nama anggota KKI yang tercantum dalam Perpres No. 55/2020 tidak sesuai dengan namanya. -Nama-nama tersebut kami usulkan kepada Menteri Kesehatan,” Dr. Ugan di Zhou Satu kata dalam jumpa pers (24/8/2020).

Ketujuh asosiasi ini juga membantah rilis pers Kementerian Kesehatan. Menurut siaran pers, organisasi dan asosiasi profesi tidak mengajukan nama, dan jumlah nama yang diusulkan tidak disebutkan. Memenuhi persyaratan dan nama yang diusulkan. Karena tidak memenuhi syarat, Menteri Kesehatan memasukkan namanya. Ugan menjelaskan, sejak awal tahun 2019 mereka sudah mengajukan proposal nama-nama calon anggota KKI. Setelah melalui seleksi yang panjang dan cermat, mereka fokus dan menyesuaikan ketentuan perundang-undangan.

Lalu, karena ada calon anggota KKI Menteri enggan mengundurkan diri dan mengusulkan perbaikan dan mengusulkan nama baru. Saya juga kecewa dan menentang sikap dan langkah Menteri Kesehatan dalam memilih 17 anggota KKI baru yang tidak sesuai dengan peraturan dan menyalahgunakan kewenangannya.

“Menteri Kesehatan telah melakukan perbuatan yang tidak memenuhi syarat. Untuk memenuhi ketentuan, dia harus dicurigai menyalahgunakan kekuasaannya.” Ugan.

Mereka berharap Menteri Kesehatan dapat menjalin hubungan kerja yang baik dan menjaga kondisi yang menguntungkan, terutama karena masalah ini selama pandemi Covid-19.

“Menteri Kesehatan harus bisa menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Kesehatan belum mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif (mengkhawatirkan),” pungkas dr Ugan.

Leave a comment

login s128_sabong ayam judi taruhan_adu ayam judi taruhan