Menteri Yasin Limpo membahas tentang penggunaan ganja sebagai tanaman obat. Komite Keempat: Jangan melanggar hukum

Laporan reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Panitia Keempat DPR mendesak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk tidak mengambil keputusan ilegal, seperti menetapkan rami sebagai tanaman obat di bawah otorisasi rami.

Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komite Keempat DPR, mengatakan setiap peraturan atau keputusan menteri harus disusun berdasarkan kajian mendalam dan mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan.

“Sampai saat ini, selain penelitian dan ilmu pengetahuan, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengizinkan penggunaan tanaman ganja dan turunannya,” kata Budi kepada Tribunnews di Jakarta, Minggu (30 Agustus 2020). Limbo memberikan lebih banyak energi untuk memecahkan masalah. Pangan, Ketimbang Pengambilan Keputusan yang Menimbulkan Kontroversi di Masyarakat-Baca: Menteri Pertanian mendefinisikan rami sebagai tanaman obat penolong yang telah diubah sebelumnya-Baca: Kratom, yang dulu dianggap berkhasiat rami, kini menjadi Dikenal sebagai tanaman herbal- “Fokusnya pada isu-isu yang lebih mendesak seperti keberlanjutan operasi pertanian, kesejahteraan dan pembaruan petani, pasokan bahan pokok, dan ketahanan pangan. Pandemi -19 masih mengancam,” kata Gerindra, politisi partai politik. . Tommy Nugraha, Kepala Dinas Sayuran dan Tanaman Obat, menjelaskan Kementerian Pertanian akan membahas kebijakan tersebut terlebih dahulu dengan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tommy mengatakan dalam pernyataannya pada hari Sabtu: “Kepmentan 104/202 0 bersifat sementara dan akan ditarik untuk ditinjau dan akan segera direvisi dengan pemangku kepentingan terkait (BNN, Kementerian Kesehatan, LIPI).” / 2020) -sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menetapkan tanaman rami sebagai salah satu obat binaan Kementerian Pertanian. M / 2/2020 tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian akan ditandatangani Menteri Syahrul mulai 3 Februari tahun ini.

“Produk di bawah binaan Kementerian Pertanian antara lain Ditjen Tanaman Pangan, produk di bawah arahan Dirjen. Departemen Hortikultura, Ditjen Perkebunan dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hewan,” kata Sabtu. Kalimat pertama peraturan menteri tentang produk kebutuhan pokok (29/8/2020).

Leave a comment

login s128_sabong ayam judi taruhan_adu ayam judi taruhan